BBM bersubsidi haram hukumnya bagi orang mampu, itulah fatma MUI yang didukung kementrian ESDM saat saya mengetahui acara sekilas berita di televis pada hari Selasa, 28 Juni 2011. Sekarang pada kenyataanya jikalau orang mampu memakai gas elpigi tiga kg apakah hukumnya haram, dengan fatma MUI yang sedemikian itu, pasti banyak pihak yang akan mengeluhkan apabila usulan tersebut benar-benar menjadi kenyataan.

Dasar MUI untuk mengeluarkan fatwa benar adanya, akan tetapi membedakan yang kurang mampu dan kaya itu sulit, hanya tergantung keyakinan masing-masing,” apakah saya ini kaya atau miskin”, salah satu pertanyaan yang sangat subyektif karna hanya mengandalkan pendapat pribadi. Ada orang yang mempunyai persepsi, bahwa orang miskin ya  orang yang tidak bisa membeli mobil, misalnya. Tidak salah baginya, namun untuk mengantisipasi persepsi-persepsi konyol tersebut pemerintah harus mengambil solusi terbaik untuk semuanya agar tidak ada pihak yang dirugikan. keyakinan akan haram atau tidaknya menjadi kabur karena masing-masing mempunyai ukuran tersendiri tentang persepsi kekayaaan

Sebenarnya sudah tepat menurut hukum Islam sendiri, karena jika merampas hak rakyat kurang mampu merupakan bentuk ke dzaliman, namun pertimbangan yang matang dan keefektifitasan penerapan di lapangan perlu juga menjadi perhatian MUI.

Menurut saya bukan fatwa yang seharusnya dikeluarkan namun tindakan tegas dari pemerintah atas larangan penggunaan premium bersubsidi bagi mobil mewah. Pemerintah harus memberi contoh, agar golongan yang dimaksud tidak menggunakan BBM bersubsidi. Karena sekarang ini banyak sekali orang yang tergolong kaya dengan mobil mewahnya yang masih menggunakan BBM Premium bersubsidi. Hal inilah yang menyebabkan subsidi tersebuat tidak tepat sasaran karena yang menikmatinya justru adalah orang kaya dengan mobil mewahnya.

Dengan isu munculnya fatwa itu juga ada isu lebih hangat untuk memperkuat BBM bersubsidi haram di gunakan kalangan atas dengan harga BBM yang akan masih dinaikkan lagi. Kalaupun seperti itu, jangan ada BBM bersubsidi, karena akan memperumit proses penempatan hak (antara mereka yang mampu pakailah BBM non subsidi sedangkan BBM bersubsidi untuk mereka yang kurang mampu), biarlah BBM dijual seadanya tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Mereka yang “mampu” ya membeli dan mereka yang belum mampu tidak usah membeli. Kemudian solusinya pemerintah menyediakan tranportasi yang murah, aman dan tepat bagi rakyatnya atau pemerintah benar-benar mengalokasikan BBM bersubsidi kepada angkutan umum misalnya, yang mungkin mereka lebih membutukan BBM yang bersubsidi.

Ditakutkan fatwa tersebut hanya diboncengi kepentingan poliik di belakangnya. Dengan Kementrian ESDM menggandeng MUI untuk membuatkan fatwa, segala carapun bisa ditempuh untuk mendapakatkan sesuatu. Sesaat terfikir mengapa hal yang lebih penting dan itu tidak diharamkan? Ketika para koruptor yang jelas-jelas sangat merampas hak rakyat tidak ada fatwa koruptor itu haram?

seharusnya dibuatkanlah sebuah fatwa dengan Pihak KPK mengandeng MUI untuk membuat sebuah piagam fatwa haram korupsi.